pungli (ilustrasi/net)
GARUTUPDATE.CO.ID, GARUT – Baru menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) pada hasil seleksi CPNS 2018 baru memulai tugasnya di tempat baru. Guru-guru ini diduga jadi sasaran pungutan-pungutan yang diduga liar. Pungutan-pungutan, diduga dilakukan oleh oknum pejabat Koordinator Wilayah (Koorwil) Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan.
Dilansir dari Tribunnews.id, Menurut Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Kabupaten Garut, Apar Rustam Alfalah menyampaikan, pihaknya menerima laporan guru-guru baru berstatus CPNS, menjadi sasaran pungutan yang dilakukan oknum pejabat di tingkat Koorwil di salahsatu kecamatan di Garut Selatan. Pungutan tersebut, sifatnya tidak resmi dan diluar kegiatan dinas.
“Besaran pungutannya bisa sampai Rp 500 ribu per orang, semua guru CPNS yang baru diminta,” jelas Apar kepada wartawan, Senin petang (17/06/2019).
Menurut Apar, pungutan yang dilakukan oknum pejabat Koorwil tersebut, diduga Pungutan Liar (Pungli) karena bukan untuk kepentingan dinas. Pungutan tersebut, dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan seperti untuk makan-makan pengurus dan staf Koorwil pada bulan Ramadhan lalu.
“Laporannya, setelah lebaran ini mereka juga dimintai uang hingga Rp500 ribu, kita masih dalami untuk kepentingan apa uang tersebut,” jelas Apar.
Apar mengaku, pihaknya akan segera melaporkan pungutan tersebut ke Dinas Pendidikan dan juga Bupati Garut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti yang memperkuat adanya pungutan tersebut.
“Kita sedang kumpulkan alat bukti untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan bupati,” tegas Apar.
Apar mengingatkan, guru bukanlah sapi perah yang jadi sasaran berbagai bentuk pungutan liar. Dirinya pun meminta para guru berani membuka suara jika jadi sasaran dari kebijakan nakal oknum pejabat.
Sementara itu, menurut Kepala Koordinator Wilayah (Koorwil) Kecamatan Cikelet, Rohendi yang dihubungi terpisah, membantah soal pungutan-pungutan tersebut.
Menurut Rohendi, pihaknya tidak pernah melakukan pungutan kepada guru baru CPNS di Kecamatan Cikelet. “Makan bersama, memang betul ada, tapi pungutannya tidak ada,” tegas Rohendi saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Rohendi menceritakan, saat para CPNS mulai bekerja, pihaknya bermaksud mengadakan pengarahan dan perkenalan. Namun, acaranya terus tertunda karena CPNS masih banyak kegiatan lain.
Hingga, ada salah seorang CPNS yang masih kerabat Rohendi, menanyakan soal rencana pengarahan tersebut dan menawarkan pengarahan dilakukan saat acara buka bersama yang akan dilaksanakan para CPNS.
Akhirnya, menurut Rohendi acara pengarahan pun, dilaksanakan di acara buka puasa bersama dengan para CPNS. Koorwil, dalam acara tersebut hanya diundang bersilaturahmi dan memberi arahan bersama pengurus PGRI. “Diluar kegiatan Koorwil, iuran sesama anggota, diluar tanggungjawab (Koorwil),” tegas Rohendi.
Sementara, soal pungutan lain yang diaebut dilakukan oleh oknum pejabat Koorwil setelah Lebaran, Rohendi pun membantahnya. “Barusan dapat info dan kaget, tidak ada sama sekali (pungutan), apalagi sampai Rp 500 ribu,” jelasnya.
Rohendi mengaku telah memintai keterangan kepada anak buahnya soal pungutan tersebut. Namun, anak buahnya pun membantah memintanya.
Menurut Rohendi, saat ini pihaknya memang tengah mengurus berkas tunjangan keluarga dari masing-masing CPNS. Pihaknya pun, baru menerima dua berkas pengajuan tunjangan dari dua CPNS dari total 20 guru CPNS baru yang ada di Kecamatan Cikelet.
Rohendi menyampaikan, untuk pengurusan berkas ini, pihaknya sama sekali tidakemungut biaya. Namun, memang ada yang nitip sebesar Rp 50 ribu. “Tidak tahu untuk apa, yakin betul-betul tidak ada pungutan,” tegasnya.
