BKD Dampingi Penyusunan SKP Tahun 2024

oleh -589 Dilihat

Tarogong Kaler – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut mengadakan acara Pendampingan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024. Dalam kegiatan ini, BKD menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyusunan sasaran kinerja pegawai.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Kamis, 18 Januari 2024, diikuti para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Evaluasi Lapangan (Evlap), Kasubbag Umum, Jabatan Fungsional (JF) Evlap, ataupun JF Perencana dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala BKD Kabupaten Garut, Jajat Darajat, menekankan pentingnya peran Evlap dalam pemerintahan, karena tanpa Evlap, pengelolaan pemerintahan akan terhambat.  Evlap merupakan kunci di semua SKPD,  karena Evlap memantau pergerakan awal hingga akhir yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Kalau pengelolaan evlapnya juga tidak ini yasudah pemerintahan itu tidak akan jalan,” ucapnya.

Jajat menambahkan, penyusunan SKP adalah tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan harapan agar SKP dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hasil dari SKP ini diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, namun juga bagi organisasi dan pejabat terkait.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Kabupaten Garut, Heri Hermansyah, menambahkan, acara ini bertujuan memperkuat dan menyamakan persepsi tentang penyusunan SKP. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya tanggung jawab Kasubbag Umum atau JF Kepegawaian, tetapi juga JF Perencana.

“Ini harus sinergis dua-duanya apalagi tadi kan kalau di sekarang itu, kalau kita untuk sasaran kerja pegawai itu menggunakan aplikasi e-kinerja BKN. Dan ada penambahan fitur-fitur baru, terus komunikasikan juga kepada seluruh pegawai,” katanya.

Heri menekankan pentingnya integrasi antara berbagai fungsi, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-kinerja BKN yang telah diperbarui. Ia berharap agar SKP tahun ini tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja individu, tetapi juga sebagai bagian dari proses kontrol pencapaian kinerja pembangunan daerah.

“Dengan SKP ini kita ingin lebih memantau capaian-capaian pembangunan itu targetnya sudah sampai di mana capaiannya, perbulannya bisa kita pantau melalui SKP,” tandasnya.

(Abd/Abd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.