Kunjungan kerja Disnaker Bandung. (Foto: Pemkab Garut)
Samarang – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka study tiru program penempatan kerja.
Kunjungan ke Kantor BLK Garut yang berada di Jalan Raya Samarang, Kecamatan Tarogong Kaler ini, dilaksanakan pada Jumat 1 September 2023 siang kemarin. Rombongan Disnaker Kabupaten Bandung, dipimpin oleh kepala dinasnya, Rukmana, dan diterima oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Garut, Erna Sugiarti.
Kadisnaker Kabupaten Bandung, Rukmana, menyampaikan alasan kunjungannya yang berkaitan dengan program pelatihan Bahasa Jepang di BLK Garut, yang dinilainya telah lebih maju dibanding Kabupaten Bandung, terutama dalam hal penempatan kerja ke Jepang, di mana Kabupaten Garut sendiri telah menjalin kerjasama dengan Kota Kanuma di Jepang.
“Kita sih di Kabupaten Bandung ikut juga berkontribusi dalam APBD tapi hanya sekadar pelatihan doang, tapi BLK (Garut) ini bukan hanya sekedar pelatihan, udah itu diuruskan dalam konteks penempatan, karena Kabupaten Garut ini ternyata sudah kerjasama dengan Sister City antara Kabupaten Garut dengan (Kota) Kanuma, jadi selangkah lebih maju lah,” ujar Rukmana.
Rukmana mengungkapkan perbedaan antara BLK Garut dan BLK Kabupaten Bandung, salah satunya bahwa BLK Garut telah mengintegrasikan pelatihan dengan penempatan kerja, sementara di Kabupaten Bandung, mereka baru memberikan pelatihan. Rukmana berharap pihaknya bisa mereplikasi program BLK Garut untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja dari Kabupaten Bandung ke Jepang.
Rukmana mengatakan, BLK Kabupaten Bandung memiliki luas sekitar 6,5 hektare dan lebih luas dari Kabupaten Garut, sehingga harapannya setelah studi tiru ini, pihaknya bisa mereplikasi program dari BLK Garut, dengan harapan pengiriman tenaga kerja Kabupaten Bandung ke Jepang bisa lebih banyak.
“Ya itu (daya tarik Garut) mereka punya ini program yang berkaitan dengan penempatan untuk tenaga kerja yang ke Jepang langsung (untuk) orang tidak mampu, langsung dari Kabupaten Garut ke Kabupaten Kanuma itu tadi, jadi itu lebih maju lah dari Kabupaten Bandung, dan kita pasti ikutin nih, nanti juga saya banyak belajar dari Bu Kadis Garut,” ucapnya.
Kepala Disnakertrans Garut, Erna Sugiarti, menambahkan bahwa beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat tertarik dengan program penempatan kerja ke luar negeri yang ditawarkan oleh Kabupaten Garut, termasuk Kota Bekasi yang telah memasukkan program serupa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun 2024.
“Dia mencontoh pelatihan bahasa Jepang yang seperti di Kabupaten Garut ini, untuk mereka yang tidak mampu, kemudian punya keinginan yang tinggi untuk berangkat ke luar negeri ya, dan dia juga punya prestasi, sehingga mudah-mudahan ini Kabupaten Bandung juga bisa mencontoh dari Garut ini, mudah-mudahan semua dinas tenaga kerja yang ada di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, bisa memfasilitasi anak-anak khususnya ini yang keluaran dari SMK,” tutur Erna.
Program ini bertujuan memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, terutama ke Jepang, dengan memberikan pelatihan bahasa Jepang dan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan di Jepang. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka yang terkendala oleh biaya besar untuk bekerja di luar negeri. Hal ini dilakukan, karena menurutnya, jika berangkat kerja ke luar negeri khususnya ke Jepang secara mandiri biayanya cukup besar, bisa mencapai 30-40 juta rupiah.
“Nah ini kita fasilitasi semuanya ya, tetapi tetap saya menyarankan ke Pak Kadis juga sebelum kita mengirim (dan) mempersiapkan tenaga kerja yang punya kompetensi khususnya di bahasa, tapi ditambah juga Pak Kadis ya di sana itu, seperti di kami itu ada kejuruannya untuk kompetensi bidang pekerjaan (yang dibutuhkan di Jepang),” katanya.
Erna Sugiarti juga menjelaskan bahwa program ini telah berubah dari pemagangan menjadi bekerja sesuai dengan keahlian, yang dikenal sebagai “special skill worker,” sehingga para tenaga kerja memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu, seperti pertanian.
“Kita sudah tidak pemagangan lagi, kalau pemagangan itu yang memberangkatkan itu adalah SO, kalau magang itu kan istilahnya pelatihan bekerja, kalau ini lebih kepada special skill worker, jadi sudah mempunyai kompetensi spesialisasi bekerja di bidang pertanian,” ucapnya.
Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Garut berharap anggaran untuk program ini dapat diperkuat lagi, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mendapatkan manfaat dari program ini dan memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri.
“Karena kita 42 Kecamatan baru mampu satu orang satu kecamatan,” tandasnya.
(Abd/Abd)