Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi melakukan monitoring di Kecamatan Banjarwangi
GARUTUPDATE.CO.ID, GARUT – Hari ini sekitar 125 Desa di 34 Kecamatan se Kabupaten Garut menggelar Pemilihan Kepala Desa serentak. Terpantau ribuan masyarakat berduyun duyun menyalurkan hak pilihnya untuk mentukan Kepala Desa 6 tahun yang akan datang.
Sebanyak 496 Calon Kepala Desa bersaing untuk merebutkan orang nomor 1 di pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan.
Besarnya animo masyarakat untuk ambil bagian dalam pemilihan sebagai Calon Kepala Desa, tidak terlepas dari besarnya “tenaga” yang diberikan pemerintan pusat untuk Pemerintahan Desa. Disamping, tentunya menjadi bukti keingina masyarakat untuk berperan besar dalam menentukan masa depan desa dari dalam pemerintahan.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi ditemui disela kunjungan ke Desa Bojong Kecamatan Banjarwangi mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung aman.
“saya selalu yakin masyarakat sudah lebih dewasa. Pilkades bisa diesbut sebagai cikal bakal pemilihan langsung di Indonesia, kalau kita berkaca secara sejarah,” ujar Fahmi (5/11).
Fahmi mengharapkan semua pihak menerima apapun keputusan masyarakat terkait hasil pilkades serentak ini.
Selain itu, Fahmi mengapresiasi pihak terkait yang terlibat.
“kepada Kapolres Garut beserta anggota polri yang terlibat dalam pengamanan serta anggota TNI. Juga tentunya pemerintah daerah,” ujarnya.
Fahmi juga mengakui ada beberapa laporan terkait persoalan teknis yang harus dijadikan bahan evaluasi pilkades kedepan.
“terkait DPT Tambahan misalnya. Ada beberapa masyarakat yang memiliki KTP tapi tidak tercatat di DPT tidak diizinkan untuk memilih,” ujarnya.
Fahmi juga melihat persoalan tempat pemungutan suara (TPS) yang dikonsentrasi di satu daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang jaraknya cukup jauh dari titik koordinat TPS.
“akhirnya masyarakat di mobilisasi. Yang mobilisasi kan tim sukses masing masing. Ini bisa mengakibatkan persoalan,” katanya.
Kedepannya, Komisi 1 DPRD Garut akan mengkaji beberapa aturan terkait Pilkades.
“sebetulnya kita bisa mencontoh pelaksanaan pemilu. Itu sudah cukup bagus,” ujarnya.
