Bupati Garut menyampaikan, bahwa MPP ini merupakan bagian perintah dari undang-undang, agar pelayanan dapat terintegrasi dalam satu tempat yang disebut mal, yang di Kabupaten Garut sendiri berlokasi di jantung Kota Garut yaitu Simpang Lima.
“(Area Simpang Lima) yang tidak pernah mati 1 detik pun, 24 jam 7 hari 30 hari, karena di sini tidak ada tempat yang sepi 24 jam, dan Mal pelayanan publik itu baru ada pada tahun ini,” ucap Bupati Garut.
Bupati Garut mengungkapkan, bahwa Gedung MPP Kabupaten Garut diberi nama Gedung RAA Wiratanudatar VIII yaitu Bupati Garut sebelumnya yang telah memimpin Garut sekitar 46 tahun.
“Jadi saya ini adalah turunan dari adiknya RAA Wiratanudatar VIII atau salah satu putra dari Wiratanudatar yang ke-7, beliau adalah Bupati pertama Garut 1913 tapi beliau memerintah 41 tahun, sebelumnya adalah yang berasal dari Kabupaten Limbangan,” lanjutnya.
Ia berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberadaan MPP di Kabupaten Garut. Bupati Garut mengungkapkan, bahwa MPP Kabupaten Garut telah mendapatkan penilaian yang bagus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi kita tidak bisa lagi menilai, PA, KPA, PPK dinilai itu oleh yang bisa memberikan kerugian negara, yaitu adalah BPK itu adalah pengawas eksternal, dan BPKP adalah pengawas internal pemerintah, jadi kata BPK bagus, kata BPKP bagus, tapi kalau saya lihat ini adalah bagus, karena ini adalah berpengalaman dan tepat waktu,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Garut, Wahyudijaya, menyampaikan bahwa peresmian MPP Kabupaten Garut ini merupakan momentum bagi Pemerintah Kabupaten dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut saat ini, untuk memberikan kado terbaik kepada masyarakat berupa Mal Pelayanan Publik dengan pelayanan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Adanya Mal Pelayanan Publik ini, imbuh Wahyudijaya, masyarakat tidak perlu mengakses ke masing-masing instansi, namun cukup datang ke MPP Kabupaten Garut maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi.
“Nah ini nampaknya masyarakat tidak usah masuk akses ke masing-masing instansi ya, cukup ke kami saja, nah kami langsung karena metodenya OSS RBA ini sudah secara otomatis masyarakat bisa mendapatkan sertifikasi langsung, terkecuali kalau misalkan izin-izin yang lebih bersifat perusahaan, baik itu PMA/PMDN ini tentunya harus melalui proses kajian-kajian dulu berupa rekomendasi teknis,” katanya.
Di MPP Kabupaten Garut, Wahyudijaya menyampaikan terdapat 23 instansi dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, maupun swasta, dengan jumlah total 95 pelayanan. Ia memaparkan, bahwa 23 tenant yang ada di MPP telah efektif dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
“Jam pelayanan mungkin kami lebih merujuk kepada jam kerja, jam kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4 itu di hari-hari biasa. Kalau hari Jumat itu setengah lima,” lanjutnya.
Wahyudijaya menerangkan, launching MPP pada hari ini merupakan bagian dari pengenalan MPP kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa datang dan mengetahui apa saja peran dan fungsi instansi yang ada di MPP Kabupaten Garut.
“Dan saya kira camat juga diundang tadi se-kabupaten Garut, saya kira ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari proses sosialisasi kepada masyarakat kecamatannya masing-masing. Saya pikir kaitan dengan konteks pemahaman masyarakat ini secara bertahap akan memahami tentang peran-peran dan fungsi Mal Pelayanan Publik itu sendiri,” lanjutnya.
Ia menambahkan, bahwa sejak sebelumnya MPP pun sudah mulai secara bertahap beroperasi, salah satunya yaitu pelayanan yang berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Tolong masyarakat ini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kemudian Garut dikenal luas lebih daripada memberikan pelayanan yang baik terhadap calon-calon peminat (pelayanan),” tandasnya.
