Pelaksanaan diskusi perubahan roadmap reformasi birokrasi Garut. (Foto: Istimewa/Dok. Pemda Garut)
Tarogong Kidul – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut menggelar diskusi, terkait perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut tahun 2023-2024. Acaranya diikuti seluruh jajaran SKPD Pemda Garut.
Kegiatan diskusi soal perubahan roadmap reformasi birokrasi tahun 2023-2024 ini, diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada Jumat, 26 Mei 2023 siang di Kantor Bappeda, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul.
Acara ini, dibuka langsung oleh Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Pemda Garut, Budi Gangan, serta dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Garut.
Diskusi ini, merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yang diadakan oleh Bagian Organisasi Setda Garut. Dimana, dalam kesempatan ini, dilakukan diskusi perubahan roadmap dalam rangka penyesuaian, kata Budi Gangan.
“Roadmap reformasi birokrasi di Kabupaten Garut, jadi bagaimana capaian-capaian yang harus kita lakukan. Dan dalam kegiatan ini, ada beberapa indikator yang disesuaikan. Oleh karena itu, maka penyesuaian harus kita lakukan,” kata Budi.
Budi menjelaskan, bahwa target dalam roadmap tersebut adalah untuk menentukan, bagaimana langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Garut. Yang salah satunya, adalah terkait kemiskinan.
“Harapannya, dari kegiatan ini bisa menghasilkan satu rencana aksi yang detil. Bagaimana kita melakukan langkah konkret, untuk menyelesaikan supaya indikator perubahan roadmap ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” katanya.
Ketua Tim Strategic Information Unit (STU) Pemda Garut, Ridzky Ridznurdhin dalam kesempatan yang sama menyampaikan, ada beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan ini. Mulai dari target, indikator, jadwal pemenuhan, hingga Peraturan Bupati (Perbup).
“Kemudian juga ada tim yang akan mengevaluasi sekaligus sebagai koordinator pelaksanaan RB, dengan nama STU,” kata Ridzky.
STU, yang dipimpinnya, kata Ridzky, dibentuk oleh keputusan Bupati Garut dengan beranggotakan personel dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kita pilih orang yang dianggap punya kemampuan lebih. Anak-anak muda, yang mau bekerja keras, dan bekerja cepat memainkan program ini. Karena ini akan berpengaruh kepada perencanaan pembangunan Garut ke depannya,” pungkas Ridzky.
(Abd/Abd)
