Helmi memaparkan, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Nah barusan sudah didata, ternyata yang belum dan yang harus kita santuni itu berjumlah 14.947 KK dan kita akan berikan 6,5 kg per-KK langsung diantar oleh ASN,” ucapnya.
Untuk pendistribusiannya akan dilaksanakan mulai hari Selasa mendatang, sehingga kegiatan ini diharapkan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Harapan bisa berjalan lancar, kemudian masyarakat miskin betul-betul semuanya bisa terbantu dengan bantuan sosial ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Haeruman, menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masih memiliki 400 ton cadangan beras pemerintah, di mana sesuai dengan instruksi Bupati Garut melalui DKP Kabupaten Garut, pihaknya akan mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat untuk 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan yang ada di Kabupaten Garut.
Di tahun ini, selain bantuan dari beras cadangan pemerintah daerah, bantuan beras lain mengalir, salah satunya dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Bulog yang nantinya didistribusikan oleh Kantor Pos dengan jumlah bantuan hampir 8.000 ton.
“Nah itu terkait dengan pemberian beras, kalau pengadaan beras untuk tahun 2024 jelas ada, cuman untuk penanganan kemiskinan ekstrem, nah itu yang mungkin akan dibicarakan lebih lanjut lagi oleh unsur pimpinan,” katanya.
Haeruman berharap dengan adanya rapat terkait validasi data penerima bantuan beras ini, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program sejenis.
“Makanya mungkin rapat ini sangat kami apresiasi karena supaya di dalam pendistribusian beras itu tepat sasaran, jangan sampai yang betul-betul miskin ekstrem tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” tandasnya.
