Jakarta – Buntut dari penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, Industri Event Indonesia (Ivendo) berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.
Hal tersebut diungkap Mulkan Kamaludin, Ketua DPP Ivendo belum lama ini di Jakarta. Menurutnya ada 8,8 juta pelaku usaha industri event yang mengharapkan kelonggaran.
Dalam acara yang dihadiri 150 undangan dari perwakilan pemerintah itu, penyelenggara event, supplier, pelaku pariwisata, akademisi dan media disampaikan laporan hasil survei.
Survei itu berkaitan dengan Survei Industri Event Nasional 2024-2025 dan Survei Pembatalan Event 2025 yang dilaksanakan DPP Ivendo bersama ASPPI, PaSKI, Asita, Hastana Indonesia, AELI, Kadin Indonesia dan APMI.
Hasilnya, diketahui tahun 2024 ada 8.777 event tersebar di seluruh Indonesia, dengan nilai mencapai Rp 84,46 triliun yang menggerakkan 8,8 juta pekerja.
Namun, sejak Inpres tersebut diterbitkan, hingga 11 Februari 2025 lalu sudah terjadi 638 pembatalan atau penangguhan event di 32 provinsi.
“Kami berharap survei ini dapat semakin melibatkan seluruh ekosistem event di Indonesia sehingga hasilnya dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pariwisata dan Ekraf,” kata Mulkan.
Data ini, diklaim terus bergerak. Di sejumlah DPP Ivendo juga, secara pararel melakukan survei cepat secara acak kepada anggota dan pekerja event di daerah masing-masing.
Tercatat, berdasarkan hasil survei tercepat, kepada 44 pekerja event di Bali, lebih dari 85 persen pelaku industri event di Bali mengalami penurunan pendapatan drastis.
Untuk itu, kata Mulkan, Ivendo siap dilibatkan dalam proses diskusi mencari solusi. Sebab, event dan MICE itu suatu kesatuan yang besar.
Ketua Ivendo Jabar, Evan S. Rohman menuturkan, pihaknya mendukung tindakan Mulkan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi, mengenai penetapan efisiensi anggaran.
Sebab, kata Evan, pihaknya memandang efisiensi ini tidak diperhitungkan dampaknya secara masif bagi para pelaku event, mice dan vendor di Jabar.
“Pemprov harus akomodatif dalam mengambil kebijakan. Minimal bisa memberikan usul kepada pusat,” kata Evan.
“Karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda. Banyak pelaku event di Jawa Barat ini kondisinya belum pulih pasca Covid-19 lalu..belum lagi para pekerja event yang akan kembali jadi pengangguran,” katanya menambahkan.
Evan mengaku pihaknya khawatir kondisi ini menyebabkan kekacauan di setiap daerah karena meningkatnya angka pengangguran serta terjadi himpitan secara ekonomi sehingga banyak orang mengambil jalan pintas melakukan tindakan yang tidak semestinya.
“Ini harus kita pikirkan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti meningkatnya kriminalitas, karena kondisi kebutuhan yang mendesak sementara pekerjaan tidak ada,” pungkas Evan. ***
